PENGATURAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERHADAP AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MARGINAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Wulandari, ulita (2023) PENGATURAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERHADAP AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MARGINAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text (Skripsi) DEPAN.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB I.pdf Download (514kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB II.pdf Download (502kB) | Preview
	Text (Skripsi) JULITA WULANDARI_1911150002.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1). Bagaimana pengaturan akreditasi organisasi bantuan hukum bagi masyarakat marginal. (2) Bagaimana pandangan maslahah mursalah terhadap kebijakan akreditasi organisasi bantuan hukum. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum sudah menjadi materi muatan dalam Undang-Undang lain yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Advokat dan PP Nomor. 83 Tahun 2008 , dalam Paket Undang-Undang Peradilan dan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dalam KUHP, dan serta dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. (2) Berdasarkan maslahah mursalah, terkait kebijakan akreditasi organisasi bantuan hukum perlu dilakukan, namun harus memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat dan akreditasi organisasi bantuan hukum harus dilakukan dengan merata agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya. Walaupun dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada perintah atau larangan terkait akreditasi organisasi tapi akreditasi tersebut diyakini baik dan mengandung manfaat (maslahat). Ini agar organisasi yang ada bisa meningkatkan kualitasnya, sehingga masyarakat akan memperoleh layanan terbaik dari organisasi bantuan hukum yang ada, sekaligus terhindar dari bahaya penipuan dan kerugian (mafsadat).

Actions (login required)

View Item