IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA DAN PUKAT TARIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu)

Saputra, Muhammad Syatria (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA DAN PUKAT TARIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text (Skripsi) COVER DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB I.pdf Download (574kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB II.pdf Download (330kB) | Preview
	Text (Skripsi) skripsi M. Satria Saputra_1911150020.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, kelurahan dan masyarakat Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Perikanan harus berkomunikasikan para nelayan terhadap realitas yang belum terimplementasinya dengan maksimal, masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat tarik, maka pemerintah dan Nelayan harus lebih meningkatkan ketertiban dan pengawasan alat penangkapan ikan tarik serta memberikan pembinaan kepada seluruh nelayan yang ada di Kota Bengkulu dengan semaksimal mungkin agar ketertiban itu dapat dirasakan dan Tidak berbeda pendapat antara pemerintah dan nelayan, agar tujuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 tahun 2015 Tentang Larangan penggunaan Alat penangkapan ikan tarik dapat tercapai. Berdasarkan sumber daya yang terjadi bahwa Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat tarik belum terimplementasikan dengan semestinya, hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah kurang melakukan sosialisasi kepada nelayan seperti tidak adanya pembinaan secara langsung yang dilakukan pemerintah dan keamanan laut terhadap nelayan. dalam hukum Islam, Penerapan hukum Islam terhadap peraturan menteri kelautan dan perikanan di kota bengkulu tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan trawl oleh pemerintah dan masyarakat kota bengkulu merupakan tindak kejahatan yang melanggar norma, baik dari segi norma agama, hukum, maupun lingkungan. Untuk menilai ataupun mengukur suatu perbuatan sebagaitindak kejahatan tergantung dari nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat hingga besarnya tingkat ke mudharatan perbuatan tersebut.

Actions (login required)

View Item