HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PENGELOLAAN TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Pirdiansa, Riksi (2023) HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PENGELOLAAN TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text (Skripsi) cover depan dll (1).pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB I.pdf Download (323kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB II (2).pdf Download (345kB) | Preview
	Text (Skripsi) RIKSI PIRDIANSA _1911150115 (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Perspektif Siyasah Maliyah. Oleh: Riksi Pirdiansa, NIM 1911150115.bPembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag. MA. dan Pembimbing II: Ade Kosasih, SH. MH. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi, yaitu: (1) Bagaimana hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur, (2) Bagaim ana tinjauan fiqih siyasah maliyah dalam pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode hukum normative (normative law research) atau penelitian perpustakaan (librar y research) yang bertujuan untuk mengetahui bekerjanya fungsi hukum, hubungan hubungan hukum dan perbuatanperbuatan hukum yang terjadi dalam interaksi antar subjek hukum. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur merupakan salah satu kewenangan konkuren dibidang sejarah dan cagar budaya. (2) hubungan kewenangan tersebut terlihat dari pembagian zonasi yang terdiri dari 5 zona.

Actions (login required)

View Item