IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (P3) TERHADAP STATUS INKONSTITUSIONAL BERSYARAT PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Aziz, Sandri Abdul (2023) IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (P3) TERHADAP STATUS INKONSTITUSIONAL BERSYARAT PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text (Skripsi) DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB I.pdf Download (884kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB II.pdf Download (909kB) | Preview
	Text (Skripsi) SKRIPSI SANDRI ABDUL AZIZ.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian penulis di skripsi ini bahwasannya mengacu pada Undang-Undang No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun rumusan masalah adalah 1. Status kejelasan yuridis pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2022 2. Prespektif Siyasah dusturiyah Terhadap Inkonstitusional bersyarat pada Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui Kejelasan yuridis dari perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Untuk mengetahui analisis Siyasah dusturiyah terhadap status Inkonstitusional bersyarat Pada Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil dari penulisan penelitian skripsi ini yaitu 1. Status kejelasan yuridis pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasca diSahkannya UU Nomor. 13 Tahun 2022 dalam hasil penelitian bahwa DPR melakukan Revisi mengenai Undang-Undang PPP (P3) Sehingga mengakomodir dari kekurangan secara formil pasca ditetapkan secara bersyarat oleh Mahkama Konstitusi. Namun dalam hal ini juga secara materiil dalam Undang-Undang tersebut tidak terjadi perbaikan hingga saat ini melainkan Presiden telah mengeluarkan Perppu Untuk mempercepat berlakunya Undang-Undang Cipta kerja. 2. Prespektif Siyasah dusturiyah Terhadap Inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja dalam hasil penelitian ini dalam konsep Maslahah Mursalah bisa dilihat dari beberapa pasal yang kontroversi tersebut lebih banyak mengandung kemudharatan dibandingkan mengandung manfaat, hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena DPR selaku ahlul halli wal aqdi ( perwakilan rakyat) seharusnya telah mampu untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada rakyat. Selaku perwakilan rakyat pula seharusnya DPR RI telah mengetahui dimana persoalan-persoalan yang menjadi kegelisahan sehingga membuat rakyat merasa dirugikan.

Actions (login required)

View Item