JUDICIAL REVIEW PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERKAIT AMBANG BATAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARI’IYAH

Febrian, Wahyu (2023) JUDICIAL REVIEW PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERKAIT AMBANG BATAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARI’IYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text (Skripsi) DEPAN.pdf Download (438kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB I.pdf Download (388kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB I.pdf Download (388kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB II.pdf Download (604kB) | Preview
	Text (Skripsi) WAHYU FEBRIAN , NIM. 1911150110.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas Presidential threshold Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2) Bagaimana tinjauan Siyasah Syari’iyah terhadap Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas Presidential threshold di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil kajian bahwa 1.Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 masih berdiri dengan kokoh meskipun sudah 14 (empat belas) kali dilakukan judicial review. Aspek HAM, yaitu hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan maju dalam pemilu menjadi sangat terbatas. Juga, tidak memberikan kesempatan bagi partai baru sebagai wujud kebebasan berserikat dan berkumpul, namun dipersyaratkan harus memiliki kursi pada pemilu periode sebelumnya. Di samping itu, presidential threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Presidential threshold sebenarnya tidak cocok digunakan dalam negara yang memiliki sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial, karena dalam sistem pemerintahan presidensial persentase kekuatan presiden dengan parlemen harus terjadi secara natural, bukan sebagai sarana transaksional yang akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kajian siyasah syari’iyah seseorang yang dapat diajukan sebagai imamah atau pemimpin sejatinya harus bearasal dari keturunan suku Quraisy dan tidak berlaku mutlak karena telah diperbolehkan menjadi pemimpin tidak harus dari keturunan suku Quraisy untuk menghilangkan rasa ashabiyah. Sedangkan, dalam sistem presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan adalah dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 222 Undang-undang UU Pemili, yang mutlak syarat ini.

Actions (login required)

View Item