ANALISIS UU KPU NO 07 TAHUN 2017 TENTANG HAK KONSTITUSI ORANG GANGGUAN JIWA DALAM PEMILIHAN UMUM (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH)

Herdamis, Meldo Dwi (2023) ANALISIS UU KPU NO 07 TAHUN 2017 TENTANG HAK KONSTITUSI ORANG GANGGUAN JIWA DALAM PEMILIHAN UMUM (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text (Skripsi) COVER DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB I.pdf Download (666kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB II.pdf Download (707kB) | Preview
	Text (Skripsi) MELDO DWI HERDAMIS...pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Ada satu permasalahan yang di kaji dalam skripsi ini yaitu : Bagaimana analisis UU KPU No. 07 tahun 2017 tentang Hak Konstitusi orang dalam Gangguan Jiwa dalam pemilihan umum (perspektif Fiqh siyasah dusturiyah). Tujuan penelitian ini untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil hasil penelitian terdahulu. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dan dikumpulkan oleh orang primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian. Metode deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute aproach), dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber sumber yang telah ada. Berdasarkan hasil penelitian di dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap hak konstitusional orang gangguan jiwa dalam pemilihan umum, penulis mengambil kesimpulan bahwa kemudaratan lebih di utamakan dibanding meraih kemanfaatan walaupun orang gangguan jiwa memiliki hak, maka dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap hak pada orang gangguan jiwa dalam pemilihan umum berdasarkan alquran hadist dan kaidah fiqh bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak boleh memilih sebab tidak memiliki akal yang cukup sebagai landasan hukum untuk memilih , jika tetap memberikan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa berdasarkan persamaan hak merupakan kemudharatan (keburukan ) hal ini tentu akan bertolak belakang dengan kaidah fiqh.

Actions (login required)

View Item