PELAKSANAAN KEWENAGAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BENGKULU DALAM HUBUGAN INDUSTRIAL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PRESPEKTIF SIYASYAH DUSTURIYAH

Nurhasanah, Novia (2023) PELAKSANAAN KEWENAGAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BENGKULU DALAM HUBUGAN INDUSTRIAL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PRESPEKTIF SIYASYAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Text (Skripsi) 181115011 Syariah HTN NOVIA NURHASANAH.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Tulisan ini merupakan tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berisi tentang Pelaksanaan Kewenagan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu dalam Hubugan Industrial Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Prespektif Siyasyah Dusturiyah. Ada dua persoalan yang di kaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana peran Pemerintah dalam menyelesaikan sengketa hubugan industrial (2) Bagaimana peran pemerintah untuk memberikan hak-hak kepada para pekerja. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta data serta kelebihan dan kekuragan dari penyelesaian sengketa penyelesaian hubugan industrial provinsi Bengkulu. Kemudian data tersebut di uraikan, di analisis dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik yang di gunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut di uraikan, di analisis, dan dibahas untuk untuk menjawab rumusan masalah. Dari hasil penelitian di temukan bahwa (1) Bahwa penyelesaian sengketa Hubugan industrial adalah melalui Bipartit, Tripartit (mediasi hubugan industrial dan abitrase hubugan industrial) kemudian ke pengadilan hubugan industrial apabila upaya hukum non litigasi tersebut tidak tercapai proses gabugan konsep di anggap dapat menfasilitasi kesepakatan sengketa dalam sengketa bisnis dan di anggap lebih efektif. (2) Dalam undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 hak yang di peroleh setelah pemutusan hubugan kerja yaitu bagi pekerja atau buruh dalam masa percobaan atau hubugan kerja di dsarkan pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu maka PHK tersebut tidak mendapat kompensasi. Di dalam siyasyah dusturiyah kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan Negara adalah menjaga system ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa Negara adalah menjamin di terapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakagi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum.

Actions (login required)

View Item