KEBIJAKAN RESENTRALISASI BIDANG PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Gavindo, Steven (2022) KEBIJAKAN RESENTRALISASI BIDANG PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Text (Skripsi) 1711150060 Steven Gavindo.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini antara lain : 1. Untuk mencari kejelasan Bagaimana kebijakan resentralisasi bidang pertambangan mineral dan batu bara. 2 Untuk mencari kejelasan bagaimana kebijkan resentalisasi bidang pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan maslaha mursalah.metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat preskriptif, dengan bentuk Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berisi uraian logis prosedur pengumpulan data primer, bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut di interventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Kebijakan Resentralisasi Bidang Pertambangan Berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Prespektif Maslaha Mursalah. Setelah disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara, peraturan perundang-undangan tersebut mengalami banyak pembaharuan salahsatunya mengenai persoalan kewenangan dimana pada peratura perundang-undangan yang baru ini kewenangan penuh terkait pertambangan mineral dan batubara hanya dimiliki oleh pemerintah pusat seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelembagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung maslahah saat ini belum tentu dipandang maslahah pada masa dulu atau masa datang.

Actions (login required)

View Item