ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KELAUTAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN ATAU KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Abdul Aziz, Firmansyah (2022) ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KELAUTAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN ATAU KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Text (Skripsi) 1711150062 Firmansyah Abdul Aziz.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan peralihan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan di wilayah laut pasca berlakunya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2) Untuk mengetahui bagaimanakah dampak positif dan negatif dari Peralihan kewenangan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota ke Pemerintahan Provinsi dalam perspektif fiqih siyasah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum normatif (normatif law research). Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data skunder yang di dapat melaui penelitian pustaka terhadap sumber-sumber data primer baik berupa Buku, Jurnal, dan Sumber hukum tertulis lainnya. Pelaksanaan peralihan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan di wilayah laut pasca berlakunya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu setelah peralihan kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sekarang pada UU No.23 tahun 2014 ini peralihan kewenangan diambil ahli oleh Pemerintah Provinsi. Pembatasan dalam pengelolaan wilayah laut yang bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah provinsi itu berdasarkan pasal 27 ayat (3-4) UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola laut paling jauh 12 mil laut di ukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan. Berdasarkan dampak positif dan negatif terhadap peralihan kewenangan pengelolaan kelautan bahwa hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah perlu untuk dijaga keharmonisan dan kesatuannya. Hal ini perlu dilakukan agar penyelenggaraan Pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Actions (login required)

View Item