ANALISIS MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Oktaviani, Dwi (2023) ANALISIS MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Text (Skripsi) 1811150084 Syariah HTN DWI OKTAVIANI.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Terdapat dua hal yang dikaji dalam penelitia skripsi ini: 1. Bagaimana pemimpin yang ideal di Indonesia dengan latar belakang agama yang berbeda-beda? Dan 2. Bagaimana hukum memilih pemimpin non muslim di Indonesia berdasarkan perspektif fiqh siyasah?. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui dan menganalisis hukum kepemimpinan non muslim di negara Indonesia yang dikenal dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, serta untuk mengetahui dalam kacamata Islam menanggapi adanya kepemimpinan non muslim di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode hukum normatif, merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, baik buku, jurnal, undang-undang, dan sebagainya yang berkaitan. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif analitik dengan pendekatan komparatif. Setelah dilakukan analisis, ditemukan jawaban bahwa al-Qur‟an melarang adanya pemimpin kafir yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 51, maksud dari ayat tersebut bahwa Islam menyarankan untuk memilih pemimpin yang sama akidahnya dalam artian seiman yaitu beragama Islam. hal ini didukung oleh beberapa ulama seperti, Ibnu Katsir, Ibnu „Arabi, dan Wahbah az-Zuhaili. Namun Ibnu Taimiyah memberikan pendapat berbeda dengan statement dibolehkan seorang non muslim memimpin suatu negara yang didalamnya terdapat masyarakar muslim, dengan sikap jujur, amanah, adil, dan memberi kemaslahatan selagi tidak melanggar syariat Islam. Indonesia pun sebagai negara demokrasi, memperbolehkan adanya pemimpin non muslim, karena Indonesia bukanlah negara Islam, dan semua orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, serta negara melindungi hak-hak rakyat yang diatur di dalam pasal 28 UUD 1945. Sehingga setiap orang memiliki hak dan kesempatan sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, serta mampu memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin, berlaku jujur, adil, dan bijaksana serta memberikam kemaslahatan bagi bangsa dan negara Indoensia.

Actions (login required)

View Item