PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA JAWI KECAMATAN KINAL KABUPATEN KAUR PERIODE 2021 PERSEPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Yusna, Tesy Juli (2022) PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA JAWI KECAMATAN KINAL KABUPATEN KAUR PERIODE 2021 PERSEPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Text (Skripsi) 1911150023 Syariah HTN Tesy Juli Yusna.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1). Bagaimanakah penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun 2021. 2). Bagaimanakah penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun 2021 berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun 2021 dengan Perda Nomor 01 tahun 2021 dan Perbup Kaur nomor 83 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak. Tindakan yang dapat diambil dalam pemilihan Kepala Desa Jawi adalah dengan dilakukan lagi pemanggilan kepada kedua pihak yang bersengketa dengan dimediasi oleh pihak-pihak yang terkait, karena mengingat permasalahan yang ada sudah berlarut-larut. Namun dalam penyelesaian sengketa tersebut masih terdapat perbedaan pendapat dari pihak yang bersengketa dan merasa tidak puas dengan keputusan yang ada sehingga sampai saat ini belum adanya titik temu keputusan terhadap penyelesaian sengketa tersebut. 2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun 2021 Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah sudah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Musyawarah dan Ijma‟ yaitu proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui consensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.

Actions (login required)

View Item