Andika, Pince (2023) PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PEMILU SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Provinsi Bengkulu). Undergraduate thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
|
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (505kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (528kB) | Preview |
|
Text (SKRIPSI)
Pince Andika 1911150091.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu (2) Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Ada beberapa pelanggaran dalam penyelenggaran pemilu di Provinsi Bengkulu pertama Pelanggaran kode etik, Pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran yang berdasarkan laporan, sedangkan penanganan pelanggaran juga ada yang berdasarkan dari temuan sebagaimana tertuang pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Bab III Temuan Pasal 16; Pelanggaran tindak pidana. Serta dalam penyelenggaran Pemilu di Provinsi Bengkulu Bawaslu tergabung dalam Sentra Gakumdu yang didalamnya terdapat 3 unsur yakni Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan kurang bisa mengawasi pelanggaran tersebut. Tinjauan fiqih siyasah sama halnya dengan kewenangan wilayah al-hisbah tafwidiyah karena bisa menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga al�mazalim. Bawaslu termasuk dalam bidang siyasah tashri‟iyah yaitu salah satu bagian dari fiqih siyasah dusturiyah yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan x masyarakatnya, dan tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU dan Bawaslu juga masuk ke ranah siyasah tashri‟iyah karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat. Maka di Dalam fiqih siyasah Bawaslu harus mengedepankan rasa keadilan dengan menyelesaikan pelanggaran pemilihan umum kepala dareah Provinsi Bengkulu 2020 dengan rasa keadilan. Sebab keadilan membawa kepada ketawaan Allah SWT, Sehingga menghasilkan keputusan yang benar
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Additional Information: | PEMBIMBING I: Dr.Rohmadi, S.Ag., M.A PEMBIMBING II: Anita Niffilayani ,M.H.I | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Bawaslu, Pelanggaran dan Sengketa, dan Siyasah Dusturiyah | ||||||||||||
Subjects: | Syari'ah > Hukum Tata Negara | ||||||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara | ||||||||||||
Depositing User: | Yuli Astria | ||||||||||||
Date Deposited: | 20 Sep 2023 06:27 | ||||||||||||
Last Modified: | 20 Sep 2023 06:27 | ||||||||||||
URI: | http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/1754 |
Actions (login required)
View Item |