PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH KEHIDUPAN YANG LAYAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Pamungkas, Bolza (2023) PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH KEHIDUPAN YANG LAYAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. Undergraduate thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Preview	Text DEPAN.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (656kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (982kB) | Preview
	Text (SKRIPSI) BOLZA PAMUNGKAS_1911150017.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. 2. Kajian Fiqh Siyasah mengenai Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa. Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak, yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas merupakan suatu peran dari Negara untuk mewujudkan harapan para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya. Masih rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya kesenjangan keterampilan antara penyandang disabilitas dengan pekerja nomal, selain adanya sikap diskriminatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Permasalahan data mengenai tenaga kerja yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas merupakan persoalan tersendiri bagi Kementerian Ketenagakerjaan, karena belum ditemukan data pasti berapa perkiraan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas baik dari sektor swasta maupun dari sektor non swasta seperti PNS, BUMN dan BUMD. Kajian Fiqh Siyasah mengenai Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dalam Fiqh Siyasah sangat jelas diterangkan bahwa Islam tidak membedakan siapa pun, karena di mata Allah SWT, hanya ketakwaannya saja yang menjadi tolok ukur kemuliaan seseorang, lepas dari status sosial, kesempurnaan fisik, warna kulit, ras serta kebangsaan seseorang. Dalil-dalil dalam Al-Qur’an memberi legitimasi akan prinsip kesetaraan yang diajarkan Islam untuk menjauhkan diri dari sistem kelas atau strata sosial lainnya. Dengan demikian, kelompok difabel secara sosial diakui keberadaannya oleh Islam sebagai bagian dari umat secara umum, serta mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan muslim lainnya

Actions (login required)

View Item