PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Faidhurrahman, Faiz (2023) PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Masters thesis, UIN FAS Bengkulu.

	Text 01. DEPAN.pdf Download (3MB)
	Text 02. BAB I.pdf Download (395kB)
	Text 03. BAB II.pdf Download (839kB)
	Text FAIZ_FAIDHURRAHMAN_2111760012.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan penerapan parliamentary threshold pada pemilihan umum di Indonesia menggunakan perspektif fiqih siyasah. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah ambang batas suara yang harus diperoleh oleh partai politik untuk menempatkan perwakilannya di parlemen. Fiqih Siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara dengan nuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat. Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan preskriptif. Sumber data adalah data sekunder yang berarti data didapat melalui peninjauan literatur, undang - undang, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya yang mendukung penelitian. Data di analisa dengan teknik interpretasi mengungkap esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa ambang batas parlemen tidak mendukung semangat persatuan dan keberagaman, berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah, dan menciptakan suatu kondisi di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih dari daerahnya tidak bisa menjadi representatif dari daerahnya. Ini bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas, dan terkait dengan kepentingan partai besar untuk mencegah partai-partai kecil berpartisipasi dalam parlemen. Ambang batas parlemen juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dan kaidah dalam siyasah syar’iyyah. yaitu: 1) Pengambilan keputusan ambang batas tanpa alasan yang tepat; 2) penerapan ambang batas membuang suara sama dengan membuang kesaksian; 3) ambang batas parlemen mengabaikan hak-hak asasi rakyat dalam demokrasi; 4) membatasi golongan atau kelompok minoritas.

Actions (login required)

View Item