PENOLAKAN ITSBAT NIKAH (STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TAIS NOMOR: 13/PDT.P/2021/PA.Tas ) PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

DEVINA, FITRIANDA (2023) PENOLAKAN ITSBAT NIKAH (STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TAIS NOMOR: 13/PDT.P/2021/PA.Tas ) PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM ISLAM. Masters thesis, UIN FAS Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (698kB)
	Text BAB II.pdf Download (637kB)
	Text FITRIANDA DEVINA .pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Judul: Penolakan Itsbat Nikah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tais Nomor: 13/Pdt.P/2021/Pa.Tas) Perspektif Pemikiran Hukum Islam Penolakan Itsbat Nikah pada Putusan Pengadilan Agama Tais Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas merupakan fenomena hukum Islam yang menarik untuk diteliti karena menyangkut pengakuan atas sahnya sebuah pernikahan dalam masyarakat Muslim sehingga perlu dikaji dasar pertimbangan Hakim sehingga perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas tentang itsbat nikah tidak dapat diterima dan dampak kepada para pencari keadilan terhadap putusan itsbat nikah tidak dapat diterima dalam perspektif pemikiran hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan studi documenter berupa putusan No 13/Pdt.P/2021/Pa.Tas, setelah data didapat kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode content analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukum pada penetapan perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais menolak permohonan para Pemohon dikarena Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih berstatus isteri orang lain. Dalam hal ini Pemohon II melakukan poliandri di mana masih terikat dalam pernikahan dengan pasangan yang lama dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan sehingga dapat dikatakan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan bila permohonan itsbat nikah ditolak oleh hakim untuk perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut kehilangan kekuatan hukum. Akibatnya, jika terjadi masalah di masa depan, pasangan suami istri tidak dapat mengambil langkah hukum. Pihak yang paling menderita dalam situasi ini adalah istri dan anak-anak, karena istri akan kesulitan mendapatkan hak-hak seperti nafkah dan harta gono-gini saat terjadi perceraian. Secara hukum, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, sehingga istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suam

Actions (login required)

View Item