PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SAPUTRA, WIWIN HAJI (2024) PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text COVER.pdf Download (832kB)
	Text BAB I.pdf Download (434kB)
	Text BAB II.pdf Download (315kB)
	Text TESIS WIWIN FULL.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Fenomena dalam masyarakat, putusan perceraian Pengadilan Agama berdampak pada hak pemenuhan nafkah kepada anak seringkali tidak dilaksanakan oleh bapak sehingga menyebabkan anak menjadi terlantar secara ekonomi, kekurangan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, padahal kewajiban bapak adalah memberikan biaya nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal inilah yang melatarbelakangi permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisa sesuai dengan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara yaitu Perdamaian (as-shulhu), Musyawarah, Arbitrase dan Pengadilan (Al-Qhada’). Sedangkam Penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dalam perspektif hukum positif dapat dilakukan melalui proses diluar pengadilan (Non-Litigasi) meliputi : Konsultasi, Musyawarah, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Laporan dan Pengaduan Polisi, Pengaduan Perilaku Aaparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia. Penyelesaian sengketa yang kedua dapat dilakukan melalui proses pengadilan (Litigasi) yang meliputi 2 (dua) lembaga peradilan yaitu penyelesaian sengketa melaui Pengadilan Agama dengan Gugatan Hadhonah dan Pemeliharaan Anak, Upaya Hukum Banding dan Kasasi, Upaya Hukum Luar Biasa melalui Peninjauan Kembali dan upaya Permohonan Eksekusi. Yang kedua penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Upaya Hukum Banding dan Kasasi, Upaya Hukum Luar Biasa melalui Peninjauan Kembali dan Upaya Permohonan Eksekusi.

Actions (login required)

View Item