IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang)

JESSICA, IGA (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (159kB)
	Text BAB II.pdf Download (184kB)
	Text IGA JESSICA_1911150007.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua perosoalan yang di kaji dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang PKH Di Kecamatan Bermani Ilir. 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2018 Tentang PKH Di Kecamatan Bermani Ilir Perspektif Siyasah Dusturiyah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Sosial Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (1) Tentang PKH Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan untuk menjelaskan Perspektif Dari Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (1) Tentang PKH Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang. Untuk mengungkapkan perisoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode penelitian lapangan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, analisnya deskritip kualitatif. Waktu penelitian meret 2023 sampai dengan semtember 2023. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1. Peraturan menteri sosial nomor 01 tahun 2018 tentang PKH belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya beberapa masyarakat yang sudah mampu namun masih mendapatkan bantuan PKH dan dimana orang yang didata orang-orang terdekat kades saja.2.implementasi pasal 1 ayat (1) peraturan menteri sosial nomor 01 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (pkh) di kecamatan bermani ilir kabupaten kepahiang dilihat dari nilai-nilai dasar hukum islam sudah dapat dikatakan bisa dipertanggung jawabkan, kerana semua pihak yang sudah mengelola dan masyarakat dalam mewujudkan atau meralisasi pasal 1 ayat (1) tersebut dengan baik, namin belum bisa dikatakan adil karena masih ada warga miskin yang belum tersentuh PKH, hal ini di karenakan kurangnya tepat sasaran dalam penetapan calon pkh oleh desa dan belum ada kesadaran dari kpm pkh yang sudah lama mendapatkan pkh namun belum ada kesadaran untuk mengundurkan diri sehingga mengakibatkan mengurangi kuota yang ada.

Actions (login required)

View Item