ANALISIS DISPENSASI KAWIN DALAM PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA LEBONG NOMOR 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

SARY, ELVI PERMATA (2024) ANALISIS DISPENSASI KAWIN DALAM PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA LEBONG NOMOR 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (621kB)
	Text BAB II.pdf Download (722kB)
	Text ELVI PERMATA SARY_2011110008.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan:mengetahui dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong nomor 28/Pdt.P/PA.Lbg dan mengetahui dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong nomor 28/Pdt.P/PA.Lbg perspektif maslahah mursalah. Adapun jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Metode Dokumen (Dokumentation). Kesimpulan dari skripsi ini adalah Dispensasi Kawin dalam perspektif maslahah mursalah dalam Penetapan Hakim Nomor : 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg. Pertama, Maslahah tersebut harus sejalan maslahah yang hakiki, bukan sekedar yang diduga atau diasumsikan. Pada penetapan Hakim ini menjelaskan bahwa anak pemohon sudah melakukan hubungan biologis dengan calon suami dan bahkan sudah hamil dari hasil hubungannya tetapi pihak pemohon tidak dapat membuktikan kehamilannya karena anak Pemohon tidak mempunyai bukti mengenai kehamilannya dan itu akan berdampak kepada nasab anak. Kedua, Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Dengan adanya penolakan itu maka masyarakat secara umum dia terlindungi dari praktik-praktik pernikahan yang di bawah umur. Ketiga, Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqasid al-Syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara‟. Penolakan penetapan Hakim akan membawa kepada maqasid al-syariah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Keempat, kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Dengan adanya penolakan oleh Hakim maka terdapat maslahah mursalah yaitu akan membentuk akal yang sehat karena ketika sudah dewasa pemikirannya sudah matang dalam berumah tangga. Kelima, pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah. Pada penetapan Hakim yang menolak dispensasi kawin maka terdapat maslahah mursalah yaitu adanya kemaslahatan dharuriyah yaitu jika di abaikan maka dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. Maka pada penetapan Hakim menolak permohonan yaitu untuk menjaga agama baik pada pemohon maupun di dalam masyarakat. Ada kemaslahatan yang datang yaitu agama terjamin, tidak ada yang membahayakan jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan harta. Maka dengan adanya penolakan lebih mendatangkan kemaslahatan dan sesuai dengan syarat-syarat maslahah mursalah. Penetapan nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg sesuai dengan maslahah mursalah dan terpenuhi semua dari persyaratan yang ada.

Actions (login required)

View Item