TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP BANTUAN KEUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA PARTAI POLITIK (Studi Kabupaten Bengkulu Tengah)

RAMADAN, RAHMAT SYAHRUL (2023) TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP BANTUAN KEUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA PARTAI POLITIK (Studi Kabupaten Bengkulu Tengah). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (424kB)
	Text BAB II.pdf Download (387kB)
	Text RAHMAT SYAHRUL RAMADAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu : (1). Bagaimana mekanisme pemberian bantuan kepada partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (2). Bagaiamana Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap pemberian bantuan keunagan kepada parpol yang bersumber dari APBD. Untuk mengungkap persoalan secara menyeluruh dan mendalam, Peneliti menggunakan penelitian lapangan (Fieldh research) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, data, fakta, dan mekanisme tentang pemberian bantuan keunagan kepada parpol yang bersumber dari APBD. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari penelitian itu ditemukan bahwa dalam pemberian dana bantuan parpol yang bersumber dari APBD memiliki ketentuan berdasarkan undang-undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan :“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”APBD berfungsi untuk mengakomodir kegiatan daerah yang tujuannya mencapai kesejateraan masyarakat, salah satunya kegiatan yang berhubungan dengan partai politik. Selanjutnya seluruh ketentuan mengenai pendanaan dan bantuan keuangan partai politik termasuk yang bersumber dari APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Bantuan dana bagi parpol tersebut sudah sesuai dengan siyasah maliyah karena pemerintah selaku al-sulthaha al-tasyriiyah xiii peimeiriintah meilakukan tugas siiyasah syar‟iiyahnya untuk meimbeintuk suatu hukum yang akan dii beirlakukan dii dalam masyarakat deimii keimaslahatan umat iislam seisuaii deingan seimangat ajaran iislam. Hal ini dapat dibenarkan karena bantuan yang diberikan kepada parpol dipergunakan untuk memberikan pendidikan politik bagia nggota sehingga dapat membela kepentingan rakyat dan mengurangi tingkat korupsi, namun demikian hendak pengawasan terhadapa penggunaan dana parpol tersebut dapat diawasai lebih baik lagi sehingga mengurangi penyelewengan dana yang telah diberikan

Actions (login required)

View Item