ANALISIS SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 2 TAHUN 2008 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Andriyani, Lesita (2023) ANALISIS SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 2 TAHUN 2008 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (576kB)
	Text BAB II.pdf Download (662kB)
	Text Lesita Andriyani.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Undang￾Undangan Nomor 2 Tahun 2008. 2. Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah terhadap Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Undang￾Undangan Nomor 2 Tahun 2008, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa. Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi aspek dalam stabilitas pada suatu negara, yaitu stabilitas hukum, stabilitas ekonomi, dan stabilitas politik. Tetapi, sentralnya adalah stabilitas politik. Stabilitas politik yang diwakilkan melalui partai politik dan berada dalam sistem multi partai ini menjadi urgensi dikarenakan apabila stabilitas politik dapat terjadi, maka stabilitas hukum dan juga stabilitas ekonomi pun akan mengikuti. Hal ini disebabkan, apabila suatu konsensus dalam pemerintahan yang di dalamnya terdapat beberapa politic actor yang berasal dari konteks atau latar belakang berbeda dapat secara tidak banyak konflik, maka suatu kebijakan baik baik berupa produk hukum maupun yang lainnya akan menciptakan stabilitas nasional. Namun dilain sisi jika terdapat banyak konflik yang disebabkan karena sistem multi partai, yang di dalamnya terdapat banyak partai dan politic actors, maka yang akan terjadi ialah stabilitas nasional sulit untuk terjadi bahkan akan xiii mengganggu efektivitas dalam pemerintahan. Menurut pandangan fiqh Siyasah partai politik adalah sebagai keterwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan keinganannya, peran partai politik adalah untuk melakukan pendidikan kepemimpinan yang telah di ajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu pempin harus mampu menanaati peri Allah SWT yang berada dalam kitab suci Al-Qur‟an, keberadaan partai politik adalah objetifikasi Islam dalam menjalankan sistem keterwakilan sebagaimana yang di lakukan Nabi Mumahammad SAW dalam Piagam Madinah.

Actions (login required)

View Item