TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEWENANGAN QUASI PERADILAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) MENURUT UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Ariansyah, Robi (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEWENANGAN QUASI PERADILAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) MENURUT UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (921kB)
	Text BAB I.pdf Download (327kB)
	Text BAB II.pdf Download (543kB)
	Text Robi Ariansyah_1711150058.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Bawaslu kini bukan sekedar lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atausetidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan, sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pun mengikuti model persidangan.Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi pada saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan. Ini dobel fungsi yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu sudah mempunyai penilaian tertentu atas suatu kajadian atau kasus pelanggaran administrasi. Padahal kemudian lembaga ini juga menyidangkan kasus tersebut. Jelas penilaiannya (ketika menjalankan fungsi pengawasan) akan memengaruhi putus annya (ketika menjadi lembaga peradilan).Oleh sebab itu penelitian ini menedapati dua rumusan masalah. Pertama bagaimana kewenangan quasi peradilan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan quasi peradilan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) menurut undang-undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Jenis penelitian yang dipilih penulis dari ketiga jenis penelitian tersebut dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinial yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundangundangan dan bahan pustaka. Hasil penelitian skripsi ini bahwa Bawaslu memiliki fungsi penegakan hukum pemilu, sekaligus kewenangan untuk mengadili dengan putusan ajudikasi terhadap sengketa pemilu. Namun dalam fungsi penegakan hukum pemilu, saat ini Bawaslu masih berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, di samping Bawaslu juga dapat menerima laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemudian Tinjauan fiqih siyasah sama dengan ix kewenangan wilayah al-hisbah tafwidiyah karena bisa menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga al�mazalim. Bawaslu termasuk dalam bidang siyasah tashri‟iyah yaitu salah satu bagian dari fiqih siyasah dusturiyah yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, dan tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU dan Bawaslu juga masuk ke ranah siyasah tashri‟iyah karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat. Kesimpulan penelitian ini apa Bawaslu memiliki urgensi untuk ditransformasikan menjadi peradilan khusus pemilu, dikarenakan realitas hingga saat ini yang menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan fungsi quasi peradilan. kemudian Tinjauan fiqih siyasah sama dengan kewenangan wilayah al-hisbah tafwidiyah karena bisa menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga al-mazalim.

Actions (login required)

View Item