PENEGAKAN HUKUM LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PERMANEN DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI PANJANG PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Rahmadan, Iqbal (2024) PENEGAKAN HUKUM LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PERMANEN DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI PANJANG PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, uinfas bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (185kB)
	Text BAB II.pdf Download (300kB)
	Text IQBAL RAHMADAN_1911150118.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan Pantai Panjang (2) Bagaimana penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan Pantai Panjang menurut Siyasah Dusturiyah. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan Pantai Panjang. Untuk Mengetahui penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan Pantai Panjang menurut Siyasah Dusturiah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Satpol PP, PUPR dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan Pantai Panjang, ada beberapa permasalahan yang kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu diantaranya, dalam memberikan sanski dan teguran terhadap masyarakat yang melangggar garis sepadan Pantai Panjang kurang maksimal. Penyelesai terhadap bangunan yang melanggar garis sepadan Pantai, menurut siyasah dusturiyah permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui Tathbiq alahkam yang mana membahas ilmu tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislasi, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qonun. Penerapan hukum (tathbiq) memiliki hubungan dengan tata atur legal atau tindakan penerapan aturan. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak- ix pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang.

Actions (login required)

View Item