IMPLEMENTASI UU NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN PASAL 1 TERKAIT PELAYANAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU DUA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

SURYA SAPUTRA, EDO (2024) IMPLEMENTASI UU NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN PASAL 1 TERKAIT PELAYANAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU DUA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, uinfas bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (291kB)
	Text BAB II.pdf Download (330kB)
	Text SKRIPSI EDO SURYA SAPUTRA NIM 2011150124.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Untuk menganalisis Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Terkait Pelayanan Perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua Perspektif Siyasah Dusturiyyah. 2) Untuk menganalisis Perspektif siyasah dusturiyah terhadap Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Terkait Pelayanan Perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, digunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Implementasi Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua sydah berjalan cukup baik, hanya dalam penerapannya terdapat beberapa permasalahan baik itu berasal dari KPP Pratama Bengkulu Dua maupun permasalahan dari wajib pajak itu sendiri. Permasalahan dari KPP Pratama Dua Bengkulu yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi kepada wajib pajak.Kemudian, permasalahan dari wajib pajak yaitu kurangnya kesadaran untuk membayar pajak. 2) Menurut perspektif siyasah dusturiyyah terhadap implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan belum sesuai dengan siyasah dusturiyyah karena pelaksanaan undang-undang belum melaksanakan amanah undang-undang tersebut.

Actions (login required)

View Item