KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Kadir, Abdul (2022) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text (Skripsi) ABDUL KADIR.pdf - Submitted Version Download (30MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun tujuan penelitian ini adalah Mengetahui Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengetahui 2. Untuk Mengetahui Kajian Hukum Islam Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu. Ketentuan yang membagi kewenangan pengujian undang-undang itu menjadi pengujian materiil dan pengujian formil. Sehingga dalam hal pengujian Perpu ini, jika dilihat dari pengujian materiil menyatakan Perpu ini dapat diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Karena materi muatan Perpu dan UU itu sama, sesuai dengan hierarkinya yang sejajar. viii Sedangkan pengujian formil memfokuskan pada proses pembentukannya sehingga secara formil ini Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Bahwa Perpu akan diuji karena isinya memang undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review Perpu didasarkan pula atas kaidah fiqh yang dipegangi dalam bidang fiqh siyasah, yakni ‚kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan‛. Mengingat apabila Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk melakukan judicial review Perpu, maka dimungkinkan lahirnya Perpu yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, hak-hak konstitusional warga, maupun hak asasi manusia tanpa bisa diluruskan melalui pengujian yudisial

Actions (login required)

View Item