< KONSTITUSIONALITAS TRIUMVIRAT DALAM HUKUM TATA NEGARA DARURAT INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH<

PROLINA, PARI (2024) < KONSTITUSIONALITAS TRIUMVIRAT DALAM HUKUM TATA NEGARA DARURAT INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH<. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (601kB)
	Text BAB II.pdf Download (758kB)
	Text PARI PROLINA_2011150074.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah sebuah negara perlu adanya pemimpin, jika terjadi kekosongan maka sebuah negara harus memiliki sistem untuk mengantisipasinya. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis mengenai konstitusionalitas menteri triumvirat dalam hukum tata Negara darurat serta melihat peranya sebagai pengisi kekuasaan sementara dan perlu ditinjau di dalam siyasah syar?iyyah secara kedudukan dan sistem pengisian kevakuman sebuah negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan menteri triumvirat dalam mengisi kekosongan jabatan presiden di Indonesia dan tinjauannya dalam perpektif siyasah tanfidziyah. Adaupun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian adalah perundangan-undangan, sejarah, dan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Kemudian bahan hukum normatif diolah dengan metode analisis normatif yakni menginterpretasikan dan mendiskusikan berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil dalam penelitian ini adalah konstitusionalitas dari Menteri Triumvirat berdasarkan pasal 8 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara ialah sebagai pengganti kepala negara dan wakil kepala negara apabila berhalangan tetap, dan menjalankan tugasnya masing-masing secara bersama-sama, dalam ketatanegaraan darurat diperlukan peraturan yang lebih spesifik yang membahas pesoalan menteri triumvirat. Di bidang siyasah syar?iyyah menurut pandangan Imam Al Mawardi apabila terjadi kekosongan kekuasaan maka kewajiban dipegang oleh pemilih melalui dua cara yakni: 1. Ditunjuk langsung oleh orang yang memiliki wewenang untuk memilih pemimpin. 2, Melalui lembaga Ahlul Halli Wal Al >Aqdi. Namun, apabila belum ada pemimpin baru xi yang disahkan, maka lembaga Syuro akan mengangkat khalifah sementara untuk mengisi kevakuman kekuasaan jabatan Presiden sampai khalifah baru disahkan. Oleh karena itu, dalam Islam sangat menekankan harus adanya pemimpin walaupun itu seorang pemimpin yang zalim, karena kekosongan kekuasaan sangat banyak mudharatnya ketimbang dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Sehingga kedudukan menteri triumvirat di dalam Siyasah Syar?iyyah adalah mencegah terjadinya kemudharatan yang disebabkan kevakuman di dalam sebuah negara.

Actions (login required)

View Item