PRAKTIK PENCATATAN NIKAH SIRI DI DUKCAPIL PERSPEKTIF YURIDIS DAN NORMATIF (Studi di Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah)

HABIBULLAH, MUHAMMAD (2024) PRAKTIK PENCATATAN NIKAH SIRI DI DUKCAPIL PERSPEKTIF YURIDIS DAN NORMATIF (Studi di Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (789kB)
	Text BAB I.pdf Download (322kB)
	Text BAB II.pdf Download (517kB)
	Text MUHAMMAD HABIBULLAH_2011110073.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Praktik Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu?. (2) Bagaimana Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Praktik Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu Tengah?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Praktik Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu Tengah Perspektif Yuridis dan Normatif dan Menurut Hukum Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah Field Research (Penelitian Lapangan). Informan dalam Penelitian Ini adalah Kepala dinas Dukcapil, Sekretaris Dukcapil, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala KUA, Penghulu Pertama, Operator Sistem Informasi Nikah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasannya praktik pencatatan nikah siri di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Perspektif Yuridis tidak melegalkan atau mengesahkan pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat umum dan dapat dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK), hanya saja itu untuk melindungi hak sipil dan warga negara dalam hal administrasi kependudukan, jadi setiap penduduk atau warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam kependudukan dan perlindungan administrasi jadi tertib dan tidak ada diskriminasi sesama penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang�undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Prosedur bagi pasangan yang menikah di bawah tangan/sirri menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Bedasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, maka dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dibuat oleh masyarakat dengan didasari oleh dua alasan yaitu, tidak memiliki surat ketrangan kelahiran dan atau tidak memiliki buku nikah/ kutipan akta nikah atau bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri dengan status “Kawin Belum Tercatat”. Dalam Persepektif Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku khusus bagi Masyarakat islam harus sah perkawinannya menurut hukum agama dan hukum negara dan harus dicatat perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor KUA, walaupun perkawinan itu hanya sah menurut agama islam karena tidak ada aturan yang jelas dalam Al-Qur’an dan Hadits perkawinan harus dicatatkan untuk melindungi hak dan kewajiban dari status perkawinan itu. Oleh karena peraturan Dinas Kependuduakn dan Pencatatan sipil dan Undang-undang perkawinan memiliki conflict of norm (pertentangan antar norma) dan harus dilakukan uji materil (judicial review) atau mencari jalan alternative dengan mempertimbangkan hal�hal agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan adanya peraturan tersebut dan tidak mempengaruhi syarat dan ketentuan administrasi yang lain.

Actions (login required)

View Item