IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERKAIT PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG RUSAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Biro Umum Provinsi Bengkulu)

FAJRIANSYAH, SANDHIKA (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERKAIT PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG RUSAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Biro Umum Provinsi Bengkulu). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (445kB)
	Text BAB II.pdf Download (459kB)
	Text SANDHIKA FAJRIANSYAH_2011150060.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Terdapat dua persoalan yang dikaji didalam skripsi ini, yaitu : 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terkait penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu, 2) Tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait penghapusan barang milik daerah yang rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terkait penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu, dan untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait penghapusan barang milik daerah yang rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berdasarkan hukum empiris, dengan cara observasi, wawancara, viii dan dokumentasi yang dilakukan di kantor Biro Umum Provinsi Bengkulu dengan kepala Sub Koordinator Keuangan dan Asset serta dengan salah satu staf bagian asset. Teknik analisis data yang digunakan adalah data yang didapat pada tahun 2022 sampai 2023 berupa, meja, kursi, AC, dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, penghapusan barang milik daerah di Biro Umum Provinsi Bengkulu sudah berjalan sejak pertama terbentuknya pemerintah daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan aturan, apabila dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah itu tidak sesuai dengan peraturan maka akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi, didalam penghapusan barang milik daerah tidak memiliki batas waktu yang ditentukan untuk penghapusan, jika sudah tidak layak pakai maka barang tersebut harus segera dihapuskan. Asset di Biro Umum Provinsi Bengkulu sudah sejalan dengan tujuan siyasah dusturiyah yaitu untuk mengatur tata kelola negara yang baik yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keadilan dalam proses penghapusan barang tersebut.

Actions (login required)

View Item