“Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Maulana, Asep (2022) “Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text (Skripsi) ASEP MAULANA.pdf - Submitted Version Download (6MB)

Abstract

Fokus Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimana Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021? Bagaimana pandangan fiqih syiasah terhadap Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021? Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu menggali data dari bahan-bahan kepustakaan, seperti bukubuku/kitab, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian ini adalah Analisis kepemimpinan Presiden Indonesia tahun 2019-2021 era pemerintahan Presiden Jokowi mengacu pada aspek kepentingan pemerintah yang mana presiden sebagai kepala Negara Indonesia dalam kebijakankebijakan yang dikeluarkan tanpa mempertimbangan masukan publik. Adapun kebijakan presiden tahun 2019-2021 tersebut diantaranya a. Grasi untuk terpidana korupsi Anas Maamun keppres nomor 23/G tahun 2019, b. Peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. c. Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, dan d. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan perppu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Adapun pandangan fiqih syiasah terhadap pola kepemimpinan Presiden Indonesia tahun 2019-2021 yang bertentangan dengan fiqih syiasah diantaranya a. Grasi untuk terpidana korupsi Anas Maamun keppres nomor 23/G tahun 2019, b. Peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, c. Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usha penanaman modal. Adapun kebijakan yang tidak bertentangan dengan pandangan fiqih syiasah yaitu a. Undangundang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan perppu 1 tahun ix 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan

Actions (login required)

View Item