ANALISIS PASAL 71 DAN PASAL 72 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Study Analisis Pembrontakan Oleh Organisasi Papua Merdeka Di Papua)

Andika, Caca (2024) ANALISIS PASAL 71 DAN PASAL 72 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Study Analisis Pembrontakan Oleh Organisasi Papua Merdeka Di Papua). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) BAB I.pdf - Submitted Version Download (656kB)
	Text (Skripsi) BOLZA PAMUNGKAS_1911150017.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy
	Text (Skripsi) BAB II.pdf - Submitted Version Download (982kB)
	Text (Skripsi) DEPAN.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Analisis Pasal 71 Dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Analisis Pembrontakan Oleh Organisasi Papua Merdeka Di Papua. 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Analisis Pasal 71 Dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Analisis Pembrontakan Oleh Organisasi Papua Merdeka Di Papua. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian pustaka (Lebary Reaserch) atau penelitian hukum normatif (Normative Law Reaserch). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satun kegiatan Penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa. Dalam kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh KKB Papua, Pemerintah memiliki kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut diatur dalam UU HAM Pasal 71, dan pasal 72. yaitu pertanggungjawaban negara dalam konteks HAM, yaitu tanggung jawab dengan tujuan menegakkan, memenuhi, melindungi, menghormati serta memajukan HAM. Pelaku tindak pidana teorisme di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok teroris berdasarkan kajian fiqh siyasah ialah kelompok yang terlarang keberadaannya dan perbuatan yang dilakukan tergolong ke dalam perbuatan Al-Irhab. Alasannya karena dilakukan dengan meneror serta kekerasan kepada masyarakat dan memilki tujuan yang bertentangan dengan perintah Al-Qur,an dan Hadits, maka kedudukan kelompok pelaku tindak pidana terorisme ditetapkan sebagai kelompok teroris melakukan teror dan kekerasan oleh x pemerintah adalah keputusan yang tepat jika dikaji berdasarkan kajian Fiqh siyasah.

Actions (login required)

View Item