INKONSISTENSI ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

Toni, Hadian Doki (2024) INKONSISTENSI ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) DOKI HADIAN TONI_1911150062.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text (Skripsi) BAB I.pdf - Submitted Version Download (422kB)
	Text (Skripsi) BAB II.pdf - Submitted Version Download (395kB)
	Text (Skripsi) DEPAN.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana analisis hukum fositip dan asas kepastian hukum terhadap Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi NO 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XX/2022 tentang kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, dan bagaimana pandangan siyasah qadhaiyyah terhadap inkonsistensinya kedua putusan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan komparatif yaitu menganalisa lalu membandingkannya melalui sumber kepustakaan seperti undang-undang, buku, jurnal dan lain sebagainya, untuk melihat adanya inkonsistensi antara kedua putusan Mahkamah tersebut. permasalahan terkait kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilukada tidak pernah benar-benar selesai semenjak kewenangan tersebut beralih dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Baik permasalahan yang bersifat teoritis, seperti tidak jelas dan tidak pastinya kedudukan Pilkada dalam konstitusi sehingga berakibat tidak jelas dan tidak pasti pula siapa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasilnya. ataupun permasalahan yang bersifat non teoritis, terkait dengan kebutuhan hukumnya dan perubahan kondisi aktual saat ini. Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat menjawab permasalahan tersebut tetapi dalam kasus ini malah menjadi sebaliknya. Berdasarkan analisis hukum positip, inkonsistensinya kedua putusan tersebut benar menurut hukum, karena jika kewenangan tersebut tidak segerah dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi maka akan terjadi kekosongan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada 2024 nantinya. Berdasarkan asas kepastian hukum inkonsistensinya kedua putusan tersebut justru melanggar, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum yang terdapat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Karena Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan putusannya sendiri dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa memastikan akibat hukum dari putusan yang ia keluarkan tersebut. Berdasarkan sudut pandang siyasah qadhaiyyah inkonsitensi kedua putusan tersebut sebagai akibat kegagagalan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, terkait penyelenggraan Pilkada, sekaligus kegagalan Mahkamah Konstitusi membaca kondisi aktual kedepannya. Jika dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan, inkonsitensinya kedua putusan tersebut dinilai tepat jika konteksnya jangka pendek, karena inkonsitensi kedua putusan tersebut justru mengembalikan kewenangan yang sebelumya sudah dicabut. Tetapi jika konteksnya jangka panjang, putusan sebelumnya jauh lebih tepat, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada.

Actions (login required)

View Item