TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN AIR OLEH PIHAK SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Sandra, Ebi (2024) TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN AIR OLEH PIHAK SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) EBI SANDRA_1711150004.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text (Skripsi) BAB I.pdf - Submitted Version Download (500kB)
	Text (Skripsi) BAB II.pdf - Submitted Version Download (481kB)
	Text (Skripsi) HALAMAN DEPAN.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata kelola sumber daya air oleh pihak swasta menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan bagaimana tata kelola sumber daya air perspektif Siyasah Maliyah. Air dianggap menjadi suatu kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Air menjadi kebutuhan pokok dan harus ada dalam suatu kehidupan di bumi ini. Permasalahan tentang air telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan jenis penelitian perpustakaan (library research). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual yang akan diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dalam perspektif Siyasah Maliyah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola Sumber Daya Air oleh Pihak Swasta masih diizinkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta namun dengan syarat tertentu dan ketat. Pengelolaan sumber daya air oleh swasta (privatisasi air) yang bersifat monopoli, ekslopratif, dan materialistik tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan dasar negara Indonesia. Terlebih lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan sebelumnya yakni Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air x mewajibkan pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh negara guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Setelah penelitian pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta menurut UU RI Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air dalam perspektif Siyasah Maliyah Juga mengisyaratkan pengelolaan atas sumber daya air dilakukan oleh Negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah adalah satu-satunya otoritas yang memiliki mandat mengelola kepemilikan umum demi rakyat dan kemaslahatan (kepentingan terbaik) mereka. Kepemilikan umum tidak bisa dikelola oleh otoritas lain, baik individu maupun organisasi.

Actions (login required)

View Item