PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN FINANCIAL TECHNOLOGY ILEGAL PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu)

Safitri, Jamilatun (2024) PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN FINANCIAL TECHNOLOGY ILEGAL PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) BAB I.pdf - Submitted Version Download (496kB)
	Text (Skripsi) BAB II.pdf - Submitted Version Download (507kB)
	Text (Skripsi) HALAMAN DEPAN.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text (Skripsi) Jamilatun Shafitri_2011150129.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu dalam pengawasan fintech illegal dan 2) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu dalam pengawasan fintech illegal perspektif Fiqih Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah 1) peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu dalam pengawasan fintech illegal dan 2) untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu dalam pengawasan fintech illegal perspektif Fiqih Siyasah Untuk mengetahui. Adapun metode penelitian yang digunkaan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan. Lokasi penelitian diambil yaitu: kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu. Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan perusahaan fintech, terutama dalam mencegah dan menindak aktivitas fintech ilegal. Regulasi yang dikeluarkan OJK, seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016, bertujuan untuk menciptakan industri fintech yang aman, namun tantangan dalam penanganan fintech ilegal masih ada, terutama yang beroperasi tanpa izin. OJK bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memblokir dan menindak platform ilegal, serta melakukan edukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan. Meskipun sudah ada langkah-langkah pengawasan, kendala seperti sulitnya melacak pelaku dan terbatasnya sanksi membuat penguatan regulasi dan kerja sama lintas sektor sangat diperlukan agar pengawasan lebih efektif dan x masyarakat terlindungi dari kerugian dan 2) Dari perspektif fiqih siyasah, pengawasan yang dilakukan oleh OJK merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan melindungi kepentingan rakyat, khususnya di sektor keuangan. Fiqih siyasah, sebagai konsep politik Islam, menekankan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta pembuatan undang-undang untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, OJK menjalankan perannya dengan memastikan fintech beroperasi sesuai hukum dan norma keadilan, melindungi hak-hak rakyat, dan mencegah penyalahgunaan. Pengawasan oleh OJK mencerminkan prinsip Islam yang mengutamakan kepentingan umum, keadilan sosial, dan perlindungan hukum, sekaligus merupakan wujud dari tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Actions (login required)

View Item