ii IMPLEMENTASI SANKSI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCMENT (ETLE) TERHADAP PENGUSAHA RENTAL MOBIL DI KOTA BENGKULU PRESFEKTIF FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG N0 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

MARSELINA, ETRIANA NIKEN (2024) ii IMPLEMENTASI SANKSI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCMENT (ETLE) TERHADAP PENGUSAHA RENTAL MOBIL DI KOTA BENGKULU PRESFEKTIF FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG N0 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) NIKEN ETRIANA MARSELINA_2011150015.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text (Skripsi) BAB I.pdf - Submitted Version Download (485kB)
	Text (Skripsi) BAB II.pdf - Submitted Version Download (494kB)
	Text (Skripsi) HALAMAN DEPAN.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Salah satu kendala berkendara di jalan raya adalah kena tilang. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti merumuskan tiga masalah dalam penelitiannya yaitu: Bagaimana Implementasi sanksi ETLE asas strict liability terhadap pengusaha rental mobil di Kota Bengkulu?, Bagaimana Implementasi sanksi ETLE Perspektif undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?, dan Bagaimana Implementasi sanksi ETLE undang-undang No. 22 tahun 2009 presfektif fiqh siyasah?. Dalam penelitian ini ada 3 Tujuan yaitu: untuk mengetahui Bagaimana Implementasi sanksi ETLE asas strict liability terhadap pengusaha rental mobil di Kota Bengkulu, untuk mengetahui Bagaimana Implementasi sanksi ETLE Perspektif undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi sanksi ETLE undang- undang No. 22 tahun 2009 presfektif fiqh siyasah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat ditemukan bahwa: Sudah dilaksanakan sanksi ETLE, kekurangannya seperti kamera ETLE yang masih keterbatasan teknologi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan sejalan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pandangan Fiqh x Siyasah, didalam Islam juga telah diperintahkan untuk menaati putusan hukum secara hirarki agar tercipta kemaslahatan umum.

Actions (login required)

View Item