ii ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Tanjungan Kecamatan Seluma Selatan)

wulandari, sestimetri (2024) ii ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Tanjungan Kecamatan Seluma Selatan). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) NOVIA SESTIMETRI WULANDARI_1911150053.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text (Skripsi) BAB I.pdf - Submitted Version Download (390kB)
	Text (Skripsi) BAB II.pdf - Submitted Version Download (553kB)
	Text (Skripsi) DEPAN.pdf - Submitted Version Download (377kB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Tanjungan. 2. Bagaimana Tinjauan fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Tanjungan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintahan Desa Tanjungan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang- orang yang diamati. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa. Keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Tanjungan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis dengan mengarusutamakan transparansi dalam rangka menjamin kepastian proses pengelolaan keuangan Desa. Implementasi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Tanjungan kurang optimal, karena Pemerintah Desa masih sangat terbatas dalam keterbukaan informasi punlik terhadap Dana Desa, karena hanya sebatas pemberitahuan saja tidak sejarah penuh masalah perincian informasi terkait pengelolaan keuangan Desa. Dalam konsep Fiqh siyasah keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan tindakan yang tepat dimana Kepala Desa dalam hal ini selaku Sultah Tanfidziyah dimana bertugas untuk melaksanakan peraturann perundang- undangan, adapun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan tindakan yang tepat sesuai dengan konsep Fiqh siyasah, sebab pelaksaan keterbukaan informasi publik tersebut memberikan dampak kemaslahatan bagi masyrakat desa agar dapat meninjau kinerja serta keuangan desa, selain itu pelaksanaan tersebut menghidarkan kemafsadatan berupa penyelewenangan kinerja atau keuangan yang dapat dilakukan oleh pegawai desa.

Actions (login required)

View Item