KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Saputra, Oktorio Ogi (2024) KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) HALAMAN DEPAN.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text (Skripsi) BAB I.pdf - Submitted Version Download (592kB)
	Text (Skripsi) BAB II.pdf - Submitted Version Download (442kB)
	Text (Skripsi) OKTORIO OGI SAPUTRA_1711150009.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu penelitian ini mendapati dua rumusan masalah yaitu. Pertama Bagaimana Kewewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan? Kedua Bagaimana Kewewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan perspektif siyasah Dusturiyah? Adapun tujuan dalam penelitian ini ada dua yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan wawasan pengetahuan Kewewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan Ditinjau Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan perspektif siyasah Dusturiyah” sedangkan secara praktis Hasil x penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat dan PNS Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan. Hasil penelitian ini Dalam Tinjauan siyasah Dusturiyah terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seorang pemimpin memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang sudah diembannya yang sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat. Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan secara optimal dan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut.

Actions (login required)

View Item