TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DISKRESI MENTERI DALAM NEGERI DALAM MENGANGKAT ANGGOTA POLRI AKTIF SEBAGAI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Widiantari, Wika (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DISKRESI MENTERI DALAM NEGERI DALAM MENGANGKAT ANGGOTA POLRI AKTIF SEBAGAI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) HALAMAN DEPAN.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text (Skripsi) BAB I.pdf - Submitted Version Download (384kB)
	Text (Skripsi) BAB II.pdf - Submitted Version Download (554kB)
	Text (Skripsi) WIKA WIDIANTARI_1711150063.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota POLRI Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Siyasah Dusturiyah. Pendekatan siyasah dusturiyah digunakan untuk menganalisis konteks hukum dan kebijakan yang mengatur hal tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini mendapati dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur? Kedua, bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Siyasah Dusturiyah? Adapun tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur. Kedua, bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan berupa buku, kitab perundang-undangan, surat kabar. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan diskresi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan implikasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan diskresi dalam konteks penunjukan anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) sebagai pelaksana tugas Gubernur.

Actions (login required)

View Item