PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Rahmansyah, Dyo (2024) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) HALAMAN DEPAN.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text (Skripsi) BAB I.pdf - Submitted Version Download (396kB)
	Text (Skripsi) BAB II.pdf - Submitted Version Download (636kB)
	Text (Skripsi) DYO RAHMANSYAH_1711150099.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Studi ini bertujuan untuk membahas mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah bahwasanya Pasca Undang-undang Cipta Kerja disahkan, secara otomatis seluruh undang-undang lama yang diubah ataupun undang-undang baru harus dimaknai dan dibaca sesuai ketentuan undang-undang cipta kerja. Namun, undang�undang tersebut rupanya secara substantif memberikan konsekuensi terhadap otonomi daerah yang menggeser desentralisasi kembali ke resentralisasi serta berdampak terhadap kewenangan pemerintah daerah yang terkurangi akibat pemberlakuan undang-undang ini. Sehingga mengancam semangat otonomi daerah yang merupakan amanat Undang�undang Dasar 1945. Maka berdasarkan pengamatan tersebut sekiranya penting untuk membahas hal demikian di dalam objek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif berdasarkan konsep (conceptual approach) dan perundang-undangan (statute approach) berdasarkan penelitian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, buku�buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis teliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara implementasi Undang-undang Cipta Kerja telah mengakomodir kemudahan dalam memberikan perizinan untuk membangun usaha, namun terdapat kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan Undang-undang Cipta kerja, dimana secara administrasi pemerintah pusat tidak mengimplementasikan asas konkuren yang seharusnya disesuaikan terhadap dampak yang dihasilkan dari penerbitan izin usaha tersebut. Menurut siyasah dusturiyah pelaksanaan undang- undang cipta kerja dalam sistem otonomi daerah merupakan perwujudan dari hukum islam, karena undang- x undang cipta kerja merupakan aturan yang mengikat semua orang termasuk pemerintahan daerah. Dalam islam pun ketika peraturan sudah di putuskan maka harus diterapkan. Pelaksanaan undang�undang cipta kerja dalam sistem pemerintahan daerah tidak bertentangan dengan kajian siyasah dusturiyah, maka pelaksanaan ciptaker dalam sistem pemerintahan daerah menurut perspektif siyasah dusturiyah sudah sesuai.

Actions (login required)

View Item