ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XXI/2023 UJI MATERIL UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Akbar, Wahyu (2024) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XXI/2023 UJI MATERIL UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) HALAMAN DEPAN.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text (Skripsi) BAB I.pdf - Submitted Version Download (199kB)
	Text (Skripsi) BAB II.pdf - Submitted Version Download (388kB)
	Text (Skripsi) WAHYU AKBAR_1711150015.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Didalam kenyataan demokrasi masa kini hampir pasti kita temukan seluruh Negara didunia tidak ada lagi yang menganut Negara kekuasaan. Hampir seluruh Negara didunia menganut Negara hukum. Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Secara embrionik konsep gagasan tentang Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika ia menulis nomoi.

Actions (login required)

View Item