PERLINDUNGAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Download Statistics

Downloads

Downloads per month over past year

Saputra,, Agustian Angga (2025) PERLINDUNGAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) AGUSTIAN ANGGA SAPUTRA_1911150010.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text BAB I.pdf Download (320kB)
	Text BAB II.pdf Download (315kB)

Abstract

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah hak politik bagi mantan terpidana. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memegang peranan penting dalam menjamin keadilan konstitusional melalui pengujian undang-undang yang dapat membatasi hak politik tersebut. Dalam pembahasan perlindungan hak politik mantan terpidana, penulis membaginya dalam bentuk poin, sebagai berikut:Hak Politik dalam Perspektif Hukum Indonesia, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Politik, Yurisprudensi MK tentang Hak Politik Mantan Terpidana, Implikasi UU MK terhadap Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana, Tantangan dalam Perlindungan Hak Politik Mantan Teridana. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi 2 Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Ada tujuan dalam skripsi ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi 2. Untuk mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa perlindungan hak politik mantan terpidana di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam implementasi prinsip nondiskriminasi dan rehabilitasi sosial. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, negara wajib menjamin hak politik warganya, termasuk mantan terpidana, sepanjang tidak membahayakan kemaslahatan umum. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk berpolitik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi terkait perlu diperkuat untuk memberikan jaminan hukum yang lebih jelas terhadap hak politik mantan terpidana, tanpa mengesampingkan asas kehati-hatian dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup harmonisasi undang-undang terkait dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi sosial bagi mantan terpidana.

Item Type:

Thesis (Undergraduate (S1))

Contributors: