HAK KONSTITUSI WARGA DALAM PENGAJUAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DAN CONSTITUTIONAL QUESTION KE MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Download Statistics

Downloads

Downloads per month over past year

Gunawan,, Bondan (2025) HAK KONSTITUSI WARGA DALAM PENGAJUAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DAN CONSTITUTIONAL QUESTION KE MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) BONDAN GUNAWAN_1911150072.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text BAB I.pdf Download (223kB)
	Text BAB II.pdf Download (194kB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Hak Konstitusi Warga Dalam Pengajuan Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Ke Mahkamah Konstitusi. 2. kajian siyasah Dusturiyah Hak Konstitusi Warga Dalam Pengajuan Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Ke Mahkamah Konstitusi, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Hak Konstitusi Warga Dalam Pengajuan Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Ke Mahkamah Konstitusi. Constitutional Question merupakan upaya hukum yang diberikan kepada hakim pengadilan apabila hakim meragukan konstitusionalitas norma hukum yang akan diterapkan dalam kasus konkret maka dari itu sehingga sebelum kasus diputus hakim terlebih dahulu melakukan permohonan kepada MK perihal konstitusionalitas norma hukum tersebut selanjutnya Constitutional Complaint sebagai upaya pengaduan konstitusional kepada MK perihal terjadinya kriminalisasi terhadap hak-hak konstitusional warga negara sehingga dirasa perlu untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Kajian siyasah Dusturiyah Hak Konstitusi Warga Dalam Pengajuan Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Ke Mahkamah Konstitusi . Dalam peradilan Islam Dikenal adanya kekuasaan kehakiman disebut Al-Sulthah al-Qadhaiyah dan lembaga peradilan dibawahnya yang memiliki kewenenangan mirip dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia yaitu Lembaga Wilayah al-Mazalim yang merupakan bagian dari Siyasah Dusturiyah. Lembaga Wilayah al-Mazalim memiliki kewenangan mirip dengan Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya untuk memutus perkara yang berkaitan dengan pelanggaran pejabat negara atau khalifahh yang dapat merugikan hak-hak warga negara.

Item Type:

Thesis (Undergraduate (S1))

Contributors: