ii STRATEGI BADAN MUSYAWARAH ADAT DALAM MEMINIMALISIR DAMPAK NEGATIF PESTA PERNIKAHAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kaur)

Supianto, Agus (2025) ii STRATEGI BADAN MUSYAWARAH ADAT DALAM MEMINIMALISIR DAMPAK NEGATIF PESTA PERNIKAHAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kaur). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (451kB)
	Text BAB II.pdf Download (687kB)
	Text BAB III.pdf Download (278kB)
	Text AGUS SUPIANTO-2223760007.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, menganalisis Strategi Badan Musyawarah Adat dalam meminimalisir dampak negatif penyelenggaraan pesta pernikahan di Kabupaten Kaur. Kedua, menganalisis perspektif fiqih siyasah terhadap Strategi Badan Musyawarah Adat dalam meminimalisir dampak negatif penyelenggaraan pesta pernikahan di Kabupaten Kaur. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari buku-buku atau bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan maqasid syari’ah. Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan : pertama, strategi BMA Kabupaten Kaur dalam meminimalisir dampak negatif pesta pernikahan adalah menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah, rapat koordinasi bersama seluruh pengurus BMA Kecamatan se Kabupaten Kaur beserta pihak pemerintah antara lain Pemda Kaur dan Kemenag Kabupaten Kaur, sosialisasi dan optimalisasi pelaksanaan Perda Adat Kabupaten Kaur sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Selimbur Cahaye Kabupaten Kaur Nomor 1 tahun 2019. Kedua, perspektif fikih siyasah, strategi yang dijalankan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur sejalan dan sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah. BMA sebagai lembaga yang mengatur dan mengelola kehidupan adat masyarakat Kabupaten Kaur berperan dalam menciptakan keterlibatan masyarakat, keseimbangan antara adat dan hukum negara, serta penerapan kebijakan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh BMA sudah mencerminkan siyasah dusturiyah, yang berfokus pada keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umum dalam tata kelola masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED Supardi, Supardi 19650401993031007 UNSPECIFIED UNSPECIFIED Jalili, Ismail 197406182009011004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	BMA, Fiqh Siyasah, Perda
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuliana Saputri
Date Deposited:	01 Sep 2025 03:56
Last Modified:	01 Sep 2025 03:56
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4406

Actions (login required)

View Item

Downloads