PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN UPAH PARUH WAKTU PADA PENGELOLAAN PERTANIAN SAWAH YANG DIBAYAR SETELAH PANEN (STUDI DI KELURAHAN TALANG DANTUK KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA)

Downloads

Downloads per month over past year

HARBIANSA, MIKO (2025) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN UPAH PARUH WAKTU PADA PENGELOLAAN PERTANIAN SAWAH YANG DIBAYAR SETELAH PANEN (STUDI DI KELURAHAN TALANG DANTUK KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (769kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (249kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (441kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (184kB) | Preview
[img] Text (Skripsi)
MIKO HARBIANSA _2111120054.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)

Abstract

Oleh Miko Harbiansa, NIM.2111120054 Permasalahan penelitian ini muncul karena adanya peratik ijarah yang masih menerapkan sistem tradisi yang berada di Kelurahan Talang Dantuk. Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut: 1) bagaimana mekanisme perjanjian upah paruh waktu pada pengeloaan pertanian sawah yang dibayar setelah panen di Kelurahan Talang Dantuk? 2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian upah paruh waktu yang dibayar Setelah Panen di Kelurahan Talang Dantuk?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai akad ijarah (sewa-menyewa jasa), keadilan („adl), dan kerelaan (taradhi). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian kerja dengan sistem pembayaran upah setelah panen yang dilakukan secara lisan dan tidak disertai dengan kejelasan mengenai waktu, upah, dan resiko telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua bela pihak. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut mengandung unsur gharar dan dharar. Karena dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak atau bisa juga kedua belah pihak yang mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan. Dan dalam perspektif fikih muamalah, akad semacam ini termasuk bentuk kezaliman (zulm) karena mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi dalam bertransaksi.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIPEmail
Thesis advisorAndiko, Toha197508272000031001UNSPECIFIED
Thesis advisorNiffilayani, Anita198801082020122004UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Hukum Ekonomi Syariah, Perjanjian Upah, Pertanian Sawah
Subjects: Syari'ah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Depositing User: Dr Syahril Syahril
Date Deposited: 09 Sep 2025 01:26
Last Modified: 09 Sep 2025 01:27
URI: http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4721

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year