KOMPARASI FATWA DSN-MUI NO.116 DSN-MUI/IX/2017 DAN PUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE 7 DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH TERHADAP CRYPTOCURRENCY SEBAGAI UANG ELEKTRONIK

WAHYUNI, ELLA (2025) KOMPARASI FATWA DSN-MUI NO.116 DSN-MUI/IX/2017 DAN PUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE 7 DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH TERHADAP CRYPTOCURRENCY SEBAGAI UANG ELEKTRONIK. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (986kB)
	Text BAB I.pdf Download (562kB)
	Text BAB II.pdf Download (877kB)
	Text BAB III.pdf Download (554kB)
	Text (SKRIPSI) ELA WAHYUNI_2111120013...pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan dengan judul: “Komparasi Fatwa Dsn-Mui No.116 DSN-MUI/IX/2017 Dan Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7 Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Cryptocurrency Sebagai Uang Elektronik”Tujuan penelitian yaitu untuk menjawab permasalahan mengenai Bagaimana perbedaan prinsip fiqih yang digunakan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7 dalam menetapkan hukum uang elektronik dan cryptocurrency dan Bagaimana validitas uang elektronik dan cryptocurrency sebagai alat tukar menurut kriteria syariah dalam fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah library research dengan membandingkan Fatwa DSN-MUI dan Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa. Berdasarkan penelitian tersebut maka dihasilkan. 1). DSN-MUI lebih bersifat terbuka terhadap teknologi keuangan baru dengan menerapkan prinsip fiqih: maslahah mursalah, ‘urf, Taysir. Sedangkan Fatwa DSN-MUI lebih bersifat membatasi dan mencegah kerusakan dengan menggunakan landasan fiqih: Sadd al-Dzari’ah, Hifzh al-mal, dan tahqiq al-manat. 2). Menurut Fatwa DSN-MUI No. 116 DSN-MU Uang elektronik memenuhi syarat validitas yaitu: Terpenuhinya Rukun dan Syarat Akad dalam Muamalah, diterbitkan oleh otoritas resmi dan Bebas dari Unsur Gharar, Maysir, dan Riba. Sebaliknya, cryptocurrency tidak memenuhi ix sebagian besar kriteria tersebut. Meskipun dapat digunakan sebagai media pertukaran dalam komunitas tertentu, cryptocurrency tidak diterbitkan oleh otoritas resmi, tidak dijamin oleh negara, serta tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Suwarjin, Suwarjin 196904021999031004 UNSPECIFIED Thesis advisor Mulyono, Edi 1989051220201207 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Cryptocurrency, Fatwa DSN-MUI, Ijtima’ Ulama, Uang Elektronik, Komparasi
Subjects:	Syari'ah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Depositing User:	Yuliana Saputri
Date Deposited:	09 Sep 2025 02:19
Last Modified:	09 Sep 2025 02:19
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4743

Actions (login required)

View Item

Downloads