Andalena, Marlen (2025) IMPLEMENTASI UNDANG-UDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,BUPATI DAN WALIKOTA PASAL 158 A PENCATUTAN DATA DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PERSFEKTIF FIQIH SIYASAH PADA TAHAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU PERIODE 2024-2026. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
![]() |
Text
DEPAN.pdf Download (632kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (348kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Download (582kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (242kB) |
![]() |
Text (Skripsi)
MARLEN ANDALENA_2111150144.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Implementasi UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pencatutan data dukungan calon perseorangan (Studi Pada Tahapan Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2024-2029), (2) Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pencatutan data dukungan calon perseorangan (Studi PadaTahapan Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2024-2029). Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini telah mengungkapkan bahwa (1) Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencatutan Data Dukungan Calon Perseorangan Pada Tahapan Administrasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Periode 2024-2029 di kota Bengkulu belum berjalan optimal. Seharusnya, setiap pasangan calon wajib memenuhi syarat, termasuk minimal 22.967 dukungan sah warga yang dibuktikan dengan fotokopi KTP dan diunggah ke SIPOL oleh tim LO, lalu diverifikasi dan difaktualkan oleh KPU. Namun, di lapangan masih ditemukan laporan pencatutan data warga tanpa izin sebagai syarat dukungan calon. (2) Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencatutan Data Dukungan Calon Perseorangan Pada Tahapan Administrasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Periode 2024-2029, belum dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, yakni prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Pemilihan, Pencatutan, Perspektif, Fiqih Siyasah, | ||||||||||||
Subjects: | Syari'ah > Hukum Tata Negara | ||||||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara | ||||||||||||
Depositing User: | Dr Syahril Syahril | ||||||||||||
Date Deposited: | 09 Sep 2025 02:19 | ||||||||||||
Last Modified: | 09 Sep 2025 02:20 | ||||||||||||
URI: | http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4744 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year