PRINSIP KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SINTA, ELING (2023) PRINSIP KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Masters thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text (Masters) ELING SINTA.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Persoalan yang dikaji dalam tesis ini yaitu, (1), Bagaimana Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia, (2), Bagaimana Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan penelitian ini yaitu, Untuk menganalisis prinsip kepatuhan terhadap putusan mahkamah konstitusi dalam ketatanegaraan indonesia dan Fiqh Siyasah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu, (1), sesuatu yang harus dimiliki setiap lembaga negara, karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang baik itu materi muatan, pasal/ayat, atau bagian yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945, sehingga filosofinya ketika tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berarti telah melanggar konstitusi dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Dan juga dengan diberikan suatu perluasan kewenangan didalam Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia membuat keputusan terhadap lembaga negara yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut, dan Mahkamah Konsttitusi diberikan otoritas penuh untuk menentukan cara agar putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan eksekutorial. Sehingga memang diperlukan perubahan UUD NRI tahun 1945 mengenai perluasan kewenangan tersebut ataupun dimasukkan dalam materi muatan Undang-Undang Mahkamah Konsttitusi itu sendiri. (2), bahwa Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah bahwa di dalam Islam kemaslahatan rakyat adalah hal utama, sehingga dengan demikian para hakim konstitusi adalah pemimpin yang memutus ketika adanya permohonan, tentunya putusannya pun demi kemaslahatan rakyat. Karena putusan hakim konstitusi diberikan berdasarkan pertimbangan hukum untuk melindungi UUD NRI tahun 1945, sehingga undang�undang yang dibuat selalu berada dalam tonggak kehendak UUD NRI tahun 1945 dan sehingga kemaslahatan rakyat pun tercapai.

Actions (login required)

View Item