IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS, KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

TUNGGAL, EGI MARIAN (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS, KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text BAB I.pdf Download (390kB)
	Text BAB II.pdf Download (378kB)
	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB III.pdf Download (325kB)
	Text (Skripsi) EGI MARIAN TUNGGAL_2011150141.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas. Pasal 18 ayat (2) pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pengamanan dan menempatkan Petugas pada ruas-ruas jalan. Faktanya di lapangan tidak diberlakukan sebagaimana semestinya, sehingga belum maksimalnya pengawasan secara langsung oleh pihak kepolisian, maka terjadinya pelanggaran izin keramaian. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Imlementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan untuk menjelaskan Imlementasi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Menurut Pandangan Fiqh Siyasah. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian empiris yaitu melakukan penelitian lapangan, baik melalui pengamatan (observasi), dan wawancara. Hasil penelitian tersebut menunjukan beberapa tindakan yang dilakukan Kepolisian yaitu memberikan himbauan atau teguran sebelum pelaksanaan kegiatan, seperti memasang tenda yang memakan badan jalan, memberikan rambu peringatan untuk berhati-hati, melakukan kerjasama terhadap setiap Kepala Desa untuk menurunkan linmas di setiap ruas-ruas jalan, dan setelah pelaksanaan kepolisian juga turun membantu ke tempat yang melakukan keramaian. Sedangkan menurut pandangan Fiqh Siyasah mengenai izin keramaian yaitu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dalam menggunakan jalan untuk berbagai keperluan dengan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di ruang publik.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Suwarjin, Suwarjin 196904021999031004 UNSPECIFIED Thesis advisor Ali, Majid 196504011986021007 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Izin Keramaian, Masyarakat, Kepolisian, Implementasi
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	10 Sep 2025 04:30
Last Modified:	10 Sep 2025 04:30
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4915

Actions (login required)

View Item

Downloads