CAHYANI, LIDYA MARISKI (2025) ANALISIS KEWENANGANKEPALA KAUM DALAM PERNIKAHAN ADAT PEKAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di DesaTalangArah Kecamatan PutriHijau KabupatenBengkuluUtara). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
![]() |
Text
DEPAN.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (908kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Download (836kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (379kB) |
![]() |
Text (Skripsi)
LIDIA MARISKI CAHYANI_2111110077.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Kewenangan Kepala Kaum dalam Pernikahan Adat Pekal di Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara? (2) Bagaimana Perspektif Maslahah Mursalah terhadap Kewenangan Kepala Kaum dalam Pernikahan Adat Pekal di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjeleskan dan mendiskripsikan Kewenangan Kepala Kaum dalam Pernikahan Adat Pekal di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Kewenangan Kepala Kaum dalam Pernikahan Adat Pekal di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitian yang digunakan terhadap skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumetantasi. Terhadap tokoh adat, kepala kaum, orang tua kaum, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam proses masuk kaum. Kemudian data tersebut diuraikan, di analisis dan dibahas untuk menjawab permaslahan tersebut. Adapun Lokasi penelitian yang akan diambil yaitu Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu: (1) Kewenangan Kepala Kaum dalam memimpin dan mengesahkan pelaksanaan tradisi masuk kaum dengan syarat adat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan dalam komunitas keluarga besar pihak Perempuan. Kepala kaum juga memiliki wewenang sosial dan budaya dalam menjaga nilai-nilai adat serta memastikan prosesi masuk kaum berlangsung sesuai aturan. (2) Perspektif maslahah mursalah, tardisi ini dapat diterima selama mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan mampu mempererat hubungan antar keluarga.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kepala Kaum, Masuk Kaum, Pernikahan, Pekal, Maslahah Mursalah | ||||||||||||
Subjects: | Syari'ah > Hukum Keluarga Islam | ||||||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam | ||||||||||||
Depositing User: | Yuli Astria | ||||||||||||
Date Deposited: | 15 Sep 2025 01:48 | ||||||||||||
Last Modified: | 15 Sep 2025 01:48 | ||||||||||||
URI: | http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5053 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year