PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN DI PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

JUNITA, SINTIA (2025) PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN DI PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (281kB)
	Text BAB II.pdf Download (313kB)
	Text BAB III.pdf Download (183kB)
	Text (SKRIPSI) SKRIPSI SINTIA JUNITA_2111120017.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Fokus penelitian ini ada di cara praktik penetapan harga jual beli makanan di pantai panjang kota bengkulu, cara praktik penetapan harga jual beli makanan di pantai panjang kota bengkulu perspektif hukum islam, cara praktik penetapan harga jual beli makanan di pantai panjang dalam perspektif hukum positif. Tujuan Penelitian ini yaitu: untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan harga jual beli di pantai panjang kota bengkulu, bagaimana penetapan harga jual beli makanan di pantai panjang kota bengkulu perspektif hukum islam, bagaimana penetapan harga jual beli makanan dinpantai panjang kota bengkulu perspektif hukum positif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan dan pendekatan penelitian yang digunakan dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu: 1.Bentuk harga di Pantai Panjang di mana pedagang menetapkan harga secara subjektif dan tidak konsisten., 2.Dalam hukum Islam, penetapan harga seperti yang dilakukan oleh pedagang di Pantai Panjang tidak dibenarkan, karena: Islam menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan dalam jual beli (akad harus berdasarkan suka sama suka). Islam melarang penipuan (tadlis) dan gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi., 3. Khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penetapan harga oleh pedagang di Pantai Panjang melanggar beberapa ketentuan, seperti: Pasal 7 dan 8: mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi harga yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.Pasal 10: melarang adanya diskriminasi harga terhadap konsumen. Dalam praktiknya, pedagang masih menetapkan harga sewenang-wenang tanpa transparansi atau informasi yang memadai, sehingga merugikan konsumen, terutama wisatawan luar daerah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Iim, Fahimah 19730712006042001 UNSPECIFIED Thesis advisor Mike, Etry 198811192019032010 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Penetapan Harga, Jual Beli, Hukum Islam dan Hukum Positif
Subjects:	Syari'ah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	24 Sep 2025 02:53
Last Modified:	24 Sep 2025 02:53
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5393

Actions (login required)

View Item

Downloads