PERAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI DI TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

APRILIANTI, INDAH (2025) PERAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI DI TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text BAB I.pdf Download (645kB)
	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (867kB)
	Text BAB II.pdf Download (579kB)
	Text BAB III.pdf Download (304kB)
	Text (Skripsi) INDAH APRILIANTI_2111150051.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tahapan penting, salah satunya adalah tahapan kampanye yang rawan terhadap pelanggaran administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelesaian hukum terhadap pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pilkada tahun 2024 di Kota Bengkulu. Kajian ini dianalisis melalui perspektif siyasah dusturiyah, yakni politik ketatanegaraan Islam, untuk melihat sejauh mana fungsi dan kewenangan Bawaslu sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan keterbukaan dalam pemerintahan menurut Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti komisioner Bawaslu, akademisi, dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas yang independen dengan cukup efektif, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, politisasi lembaga, serta rendahnya pemahaman peserta pemilu terhadap regulasi kampanye. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, peran Bawaslu idealnya menjadi bagian dari sistem checks and balances yang menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam proses politik. Penyelesaian pelanggaran administrasi kampanye yang dilakukan Bawaslu mencakup upaya preventif, penindakan langsung, serta rekomendasi sanksi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam kerangka hukum positif, peran ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilu. Namun, dalam kerangka siyasah dusturiyah, peran Bawaslu seharusnya juga menjunjung prinsip maslahah (kemaslahatan umat) dan hisbah (pengawasan moral) sebagai landasan spiritual dan etik dalam menjalankan pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Bawaslu dan integrasi nilai-nilai Islam dalam pengawasan pemilu untuk menciptakan pemilihan yang berkeadilan dan bermartabat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Fauzan, Fauzan 197707252002121003 UNSPECIFIED Thesis advisor Zakiruddin, Muhammad Aziz 199503202023211021 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	bawaslu,pelanggaran administrasi, kampanye, pilkada 2024 siyasah dusturiyah
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	29 Sep 2025 03:09
Last Modified:	29 Sep 2025 03:28
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5494

Actions (login required)

View Item

Downloads