PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2024 PERSFEKTIF SIYASAH MALIYAH

AFINA, RESNA TIA (2025) PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2024 PERSFEKTIF SIYASAH MALIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text COVER DLL.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (533kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (564kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (499kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (382kB) | Preview
	Text (Skripsi) RESNA TIA AFINA LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian yuridis empiris dengan bentuk penelitian lapangan (Field Reaserch) dengan judul “Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024 Persfektif Siyasah Maliyah”, Rumusan masalah yang dibahas yaitu: Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa tugas dan kewenangan DPRD dalam melakukan pengawasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan oleh DPRD bertujuan untuk menilai sejauh mana penggunaan APBD oleh pemerintah daerah sesuai dengan realitas pembangunan yang terjadi. DPRD menghadapi hambatan dalam pengawasan APBD, terutama karena anggaran yang terbatas sehingga alokasi dana untuk Kota Bengkulu tidak merata di sektor infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik akibat pembagian berdasarkan skala prioritasOleh karena itu, pelaksanaan pembangunan di Kota Bengkulu dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan dampaknya bagi masyarakat. Sedangkan pandangan fiqih siyasah maliyah mengenai peran dan fungsi DPRD dalam pengawasan pengelolaan APBD dikaitkan dengan prinsif hisbah yaitu pengawasan publik untuk menegakkan kebenaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta publik (Ma al‟ammah).

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Mahdi, Imam 196503071989031005 UNSPECIFIED Thesis advisor Putra, Ifansyah 199303312019031005 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Pengawasan ; Fiqih Siyasah Maliyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	03 Oct 2025 03:19
Last Modified:	03 Oct 2025 03:19
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5715

Actions (login required)

View Item

Downloads